Wakil Ketua DPRD Jatim, Drs Sirmadji TJ MPd di gedung DPRD Jatim, Rabu (28/10) mengatakan, rencana pengembangan SMK ini merupakan salah satu agenda pemprov untuk menjalankan program pemerintah pusat, di mana sekolah kejuruan lebih diminati daripada SMA.
Dengan begitu, sekolah tersebut akan didorong, dipacu, dan didominankan dengan potensi, serta sumber daya yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Maka, pendirian dan mutu pendidikannya diharapkan benar-benar memenuhi standar nasional. ”Ini mengingat pemprov memfokuskan salah satu rencana besar jangka panjang untuk mewujudkan provinsi agrobisnis,” paparnya.
Menurutnya, kejuruan agrobisnis tersebut bukan berarti difokuskan di bidang pertanian. Akan tetapi, dapat mencakup pendidikan kejuruan yang luas, seperti peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Selain materi yang diberikan bidang agrobisnis, juga dapat diberi pembelajaran teknik pemasaran, perdagangan, dan mengelola akutansi bisnis. Dengan demikian, para anak didik dapat memahami dunia industri dan perdagangan, baik satu wilayah maupun luar pulau.
Untuk tenaga pendidik, pihaknya mengapresiasikan agar menampung tenaga-tenaga lulusan akademik yang berkompetensi. ”Kalau pengajar, saya kira tidak ada problem. Sebab, saat ini banyak lulusan perguruan tinggi di bidang itu, dan mampu mengajar siswa SMK. Yang terpenting desainnya agar siswanya betul-betul memiliki kredibilitas yang tinggi,” terangnya.
Jika lima SMK dinilai berhasil dan memenuhi standar kualitas pendidikan di tingkat nasional, maka sekolah di Jatim akan menjadi icon dan rujukan oleh SMK-SMK kabupaten/kota. Kabupaten/kota akan mengembangkan sekolahnya ke arah kualitas yang memenuhi standar untuk berkompetensi. Perusahaan-perusahaan mancanegara juga dapat membuka peluang untuk menampung lulusan-lulusan menjadi tenaga kerjanya.
Sebaliknya, apabila masyarakat menilai mutu yang dihasilkannya terbukti dapat menyerap dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja, maka masyarakat luas lebih condong untuk memasukkan buah hatinya ke SMK tersebut daripada bersekolah di SMA pada umumnya.
”Masyarakat bisa mengukur dan menilainya sendiri. Karena sekolah di SMA jalannya terlalu panjang, begitu lulus harus melanjutkan ke perguruan tinggi.Masyarakat ingin anaknya cepat bermakna, karena begitu lulus ingin langsung kerja. Dengan begitu, dapat membidik di luar daerah,” ujarnya.
Terkait alokasi anggaran terhadap pendirian lima sekolah ini, Sirmadji tidak mempermasalahkan dan dapat dialokasikan RAPBD 2010 yang sedang dibahas. Untuk menghindari terjadinya dupliksai anggaran di bidang pendidikan, kalangan dewan melalui komisi-komisi terlebih dulu mencermati.Sementara itu, dalam Nota Keuangan RAPBD Jatim 2010, rasio murid terhadap SMU (termasuk Madrasah Aliyah) tahun pelajaran 2003-2004/2007 berada pada kisaran 68, yang berarti rata-rata terdapat 68 murid yang memilih bersekolah di SMK, ketika 100 orang yang lain memilih untuk bersekolah di SMU.Jumlah murid pada 2003/2004 berjumlah 416.634 siswa, dan seiring perkembangan pada 2007/2008 meningkat yakni 480.264 siswa. Artinya ada kenaikan 15,27%. Sedangkan, jumlah murid SMU/MA pada 2003/2004 berjumlah 609.936 siswa, dan pada 2007/2008 menjadi 689.045 siswa atau naik 12,97%.Pada 2007/2008 meningkat menjadi 69,70%.
Keadaan ini sejalan dengan program pendidikan nasional yang menggalakkan pendidikan kejuruan. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan jumlah lulusan menengah yang siap bekerja (terampil).Jumlah sekolah SMK dari tahun pelajaran 2003/2004-2007/2008 rata-rata mengalami penambahan 48 sekolah tiap tahunnya. Sedangkan, untuk SMU mengalami penambahan 80 sekolah. Kabupaten yang memilki rasio jumlah murid yang banyak di SMK yakni Pacitan, Malang, Sidoarjo, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Kota Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, dan Madiun.(elpos)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar